Muristek
Ribuan mahasiswa mengelar demo di kota-kota besar di berbagai penjuru Indonesia, Senin (11/4), memprotes desas-desus bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menunda pemilihan presiden 2024. Mereka berpendapat, penundaan pemilu yang akan memungkinkan Presiden Joko Widodo tetap berkuasa setelah dua periode jabatan merupakan ancaman bagi demokrasi. Jokowi, pada hari Minggu, membantah bahwa pemerintahannya berusaha menunda pemilu setelah sejumlah politisi senior, termasuk sekutu-sekutu dekatnya, mendukung gagasan tersebut. Pada hari yang sama, ia juga memerintahkan Kabinet untuk menjelaskan bahwa pemilu telah ditetapkan akan berlangsung pada 14 Februari 2024. “Hal ini perlu dijelaskan agar tidak ada rumor yang beredar di masyarakat bahwa pemerintah berusaha untuk menunda pemilu, atau spekulasi tentang perpanjangan masa jabatan presiden atau masa jabatan ketiga,” kata Jokowi pada rapat Kabinet mengenai persiapan pemilu. Pihak berwenang di Ibu Kota, Jakarta, memblokir jalan-jalan menuju istana kepresidenan dan gedung DPR yang dijaga ketat, di mana para pengunjuk rasa berusaha berpawai untuk menuntut agar DPR tidak menunda pemilu atau mengubah konstitusi untuk memungkinkan Jokowi mencalonkan diri lagi pada tahun 2024. “Kami menuntut agar para anggota DPR tidak mengkhianati konstitusi negara dengan mengamandemennya,'' kata Kaharuddin, seorang koordinator protes. ''Kami ingin mereka mendengarkan aspirasi masyarakat.'' Masa jabatan Presiden ditetapkan maksimal dua periode berdasarkan amandemen pertama UUD 1945, yang disahkan pada 1999, setahun setelah Suharto digulingkan menyusul protes besar-besaran pro-demokrasi. Dalam aksi mereka, para pengunjuk rasa meneriakkan pentingnya melindungi kemajuan demokrasi negara, dan mempersoalkan kenaikan harga bahan bakar dan pangan. Protes serupa juga terjadi di kota-kota lain, antara lain Bandung, Yogyakarta, Makassar, dan Pontianak. Protes-protes itu tidak terkait dengan partai atau kelompok tertentu, dan dipimpin oleh mahasiswa, yang secara historis telah menjadi kekuatan pendorong perubahan politik di Indonesia. Demonstrasi mahasiswa pada tahun 1998 memicu peristiwa yang menyebabkan lengsernya presiden Suharto. Rabu lalu, Jokowi mengatakan kepada Kabinetnya untuk fokus mengatasi kenaikan inflasi daripada memicu kontroversi terkait pemilu. “Tidak boleh ada lagi yang mengangkat isu perpanjangan masa jabatan (presiden) atau penundaan pemilihan. Tidak ada lagi!'' katanya. Jokowi mengatakan Juni lalu bahwa ia berencana untuk mematuhi konstitusi, setelah para pendukungnya mulai meluncurkan gagasan bahwa masa jabatannya dapat diperpanjang melalui amandemen konstitusi atau penundaan pemilihan. Para pendukungnya itu berpendapat bahwa Jokowi membutuhkan lebih banyak waktu untuk menangani ekonomi, yang merosot selama pandemi, dan menyelesaikan agendanya, termasuk proyek senilai $35 miliar untuk memindahkan ibu kota. Meskipun Jokowi telah menyangkal, masih banyak pihak yang meragukannya. [ab/lt]
Most Read